Reformasi Tata Kepemerintahan

Masih banyak agenda Reformasi Aparatur Negara yang belum dapat dilaksanakan secara tuntas oleh pemerintah, antara lain pengembangan budaya aparatur negara yang profesional, netral, akuntabel, transparan serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin intensif memberantas praktek KKN walaupun semakin gencar, telah menimbulkan ‘deterrent ejfects’ atau efek menghindar yang tidak diharapkan. Karena para pimpinan satuan pemerintahan tidak berani melakukan kegiatan bila tidak mengikuti prosedur sesuai ketentuan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana Reformasi Kepegawaian Negara sebagai ujung tombak Reformasi Aparatur Negara. Beberapa agenda yang masih tersisa antara lain penerapan sistem aparatur negara yang berorientasi keahlian dan jabatan dalam aparatur negara (merit-based-personnel-system dan position-based-system), pembangunan budaya organisasi profesional, pemisahan tegas jabatan politik dari jabatan karier, reformasi sistem penggajian dan reformasi sistem pensiun, serta pemberantasan praktek KKN.